TERNATEPOST. COM – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah untuk pengembangan dan pembangunan Pangkalan Bakamla RI Zona Timur. Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (10/11/2025).
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada tim Bakamla RI dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membuka diri terhadap investasi dan kehadiran lembaga strategis nasional di daerah.
“Selamat datang di Kota Tidore. Kami berkeinginan Tidore harus ramai, karena itu kami membuka diri untuk menerima pihak luar. Penandatanganan hibah ini merupakan langkah penting untuk mendukung pembangunan pangkalan Bakamla RI di Tidore, yang bertugas menjaga laut di wilayah Zona Timur,” ujar Muhammad Sinen.
Ia menambahkan, kehadiran Bakamla RI di Tidore diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jika semakin banyak pihak hadir di Tidore, maka akan semakin besar perputaran ekonomi di daerah ini. Semoga kerja sama ini membawa manfaat dan mendukung upaya membangun Tidore yang lebih maju,” katanya.
Wali kota juga menegaskan bahwa dukungan Tidore terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengakar sejak masa kesultanan.
“Tidore bukan hanya hari ini. Sejak zaman kesultanan, Tidore telah menyerahkan sepertiga wilayahnya untuk NKRI. Dengan hadirnya Bakamla RI, menunjukkan bahwa Tidore tetap tegak lurus dengan NKRI. NKRI bagi Tidore adalah harga mati,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla RI Laksamana Bakamla Agung Setiawan menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap program penguatan keamanan laut nasional.
“Atas nama Kepala Bakamla RI dan seluruh jajaran, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan sinergi yang diberikan. Ini adalah wujud nyata kerja sama demi kepentingan bersama menjaga kelautan NKRI serta mendukung kemajuan Kota Tidore Kepulauan,” ujar Agung.
Ia menambahkan, meski secara de jure pemerintah kota tidak memiliki kewenangan di laut, peran strategis Pemkot Tidore dalam menyiapkan lahan bagi Bakamla RI merupakan bentuk dukungan signifikan terhadap kebijakan pemerintah pusat.
“Kerja sama ini akan memperkuat kolaborasi dalam pengamanan wilayah perairan dan meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut,” pungkasnya.(*)
