TERNATEPOST. COM – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, merespons aspirasi GP Ansor dan Fatayat NU soal besaran tunjangan DPRD yang dinilai tidak wajar. Ia mengaku siap mengevaluasi bahkan merevisi aturan terkait tunjangan tersebut.
“Kalau saya menilai secara pribadi, tunjangan DPRD memang terlalu besar. Meski SK-nya ditandatangani wali kota sebelumnya, saya siap bertanggung jawab dan revisi SK itu,” kata Muhammad Sinen, Rabu, 3 September 2025.
Adapun tunjangan yang dipersoalkan meliputi Tunjangan Perumahan Rp4,4 miliar per tahun, Tunjangan Transportasi Rp3,5 miliar, Tunjangan Kesejahteraan Anggota dan Pimpinan Rp4,5 miliar, serta Tunjangan Komunikasi Intensif Rp3,1 miliar.
Sinen menegaskan pihaknya akan segera mengundang perwakilan DPRD untuk membicarakan evaluasi tunjangan itu.
Selain itu, ia juga memberi apresiasi kepada GP Ansor dan Fatayat NU Kota Tidore yang memilih menyampaikan aspirasi melalui dialog, bukan dengan aksi anarkis.
“Masyarakat Tidore luar biasa. Saat daerah lain bergolak, Tidore tetap aman. Kehadiran GP Ansor dan Fatayat menjadi contoh bagaimana aspirasi bisa disampaikan secara bermartabat,” ujarnya.
Juru Bicara GP Ansor dan Fatayat NU, Fandi Muhammad, menyambut sikap tegas Wali Kota. Ia menilai hal ini bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
“Kami sadar, kekerasan belum tentu membawa hasil. Kami berharap pemerintah serius menindaklanjuti soal ini dan lebih memikirkan kesejahteraan masyarakat ketimbang DPRD,” ucap Fandi.***
