TERNATEPOST. COM – Setelah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen kembali hadir dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun 2025 di Gedung DPRD, Rabu, 20 Agustus 2025.
Dalam sidang tersebut, tiga fraksi—PDI Perjuangan, ADEM, dan PKB—menyampaikan catatan penting terhadap Ranperda. Sementara Fraksi DKI memilih langsung menyetujui tanpa memberikan pandangan umum.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hamga Basinu, menyatakan fraksinya mengapresiasi langkah pemerintah mengoptimalkan pendapatan daerah, baik dari PAD maupun transfer pusat. Namun, ia menekankan pentingnya strategi berkelanjutan, seperti digitalisasi pajak daerah, intensifikasi retribusi, serta penguatan BUMD.
“Belanja daerah dalam Perubahan APBD 2025 harus berpihak pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, infrastruktur dasar, dan pengendalian inflasi,” ujar Hamga.
Fraksi PDI juga mendukung arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada transformasi ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan. Namun, setiap program diminta memiliki indikator kinerja yang jelas agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PKB dan ADEM melalui juru bicara masing-masing juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Tidore Kepulauan.***
