TERNATEPOST. COM – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengikuti Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Digitalisasi Pelayanan Publik Tahun 2025–2026 untuk wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Selatan.
Rakor ini digelar oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (SETNAS PK) secara daring via Zoom Meeting. Sekda Kota Tidore, Ismail Dukomalamo, bersama Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum dan sejumlah pimpinan OPD hadir mengikuti kegiatan dari ruang rapat Sekda.
Perwakilan SETNAS PK, Budi Pribadi, dalam paparannya menyebutkan ada tiga output utama yang ditargetkan pemerintah dalam digitalisasi pelayanan publik.
“Output pertama adalah layanan perizinan berusaha berbasis digital, kemudian layanan publik non-perizinan digital, dan yang ketiga adalah standarisasi layanan publik serta pengawasan perizinan,” kata Budi, Selasa, 5 Agustus 2025.
Menurutnya, target implementasi ini menyasar seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Ia mencontohkan layanan perizinan tenaga kesehatan seperti SIP, serta layanan non-perizinan seperti kependudukan dan layanan KUA.
Budi juga menyampaikan data capaian digitalisasi di daerah. Saat ini baru 30% layanan publik daerah yang terintegrasi dengan sistem digital nasional, 20% daerah menyediakan gerai layanan digital bagi masyarakat tanpa akses TI, dan 50% layanan digital telah memenuhi kriteria.
“Pemda diharapkan bisa menggunakan sistem layanan digital secara maksimal agar pelayanan publik lebih baik dan transparan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Tidore, Ismail Dukomalamo, menjelaskan bahwa Pemkot Tidore terus mendorong inovasi digital melalui Dinas Dukcapil.
“Saat ini kami punya inovasi Si Jola, yaitu mobil layanan jemput bola yang mendatangi masyarakat langsung untuk pembuatan KTP elektronik. Bahkan layanan kependudukan sudah bisa diakses di kantor desa, terutama di wilayah daratan Oba,” ujar Ismail.
Ismail menambahkan, Kota Tidore memiliki delapan kecamatan, empat di Pulau Tidore dan empat lainnya di daratan Oba. Karena itu, digitalisasi pelayanan jadi kebutuhan penting.
“Kami berharap ke depan semua layanan publik bisa berbasis digital agar masyarakat makin mudah mengaksesnya,” pungkasnya.***
