TERNATEPOST. COM – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan komitmennya untuk terus menata dan menertibkan aset daerah sebagai langkah penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan mencegah potensi kebocoran pendapatan daerah. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI, yang digelar di Aula Sultan Nuku, Kamis, 19 Juni 2025.
Rakor ini berfokus pada area pengelolaan barang milik daerah dan optimalisasi penerimaan daerah.
“Sejak saya dan Bapak Ahmad Laiman terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) ke depan. Komitmen ini kami masukkan dalam RPJMD sebagai salah satu indikator kinerja daerah, sehingga progres capaian MCP dapat kami pantau dan evaluasi secara berkala,” ujar Muhammad Sinen.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya penataan aset daerah, mulai dari tanah, rumah dinas, hingga kendaraan dinas, agar pengelolaannya semakin tertib dan terkendali.
“Kami berharap Tim Koordinasi dan Supervisi Direktorat Wilayah V KPK RI terus memberikan dukungan dan selalu membuka ruang diskusi bagi kami. Saya dan Pak Wakil Wali Kota berharap Kota Tidore Kepulauan dapat mencapai zona hijau dalam penilaian MCP di masa mendatang,” tambahnya.
Rakor Pencegahan Korupsi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Staf Ahli dan Asisten Sekda, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala KPP Pratama Ternate, Kepala Kantor Cabang BPD Maluku Utara, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta admin MCP.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Tidore Kepulauan berharap sinergi yang terjalin bersama KPK RI dapat semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah.***
